RSS

Jurnalisme Blow Up dan Posisi Etis Media

15 May

Tajuk rencana Suara Merdeka Selasa 30 April 2013 yang berjudul Realitas Media, Sejauh Mana? mengusik nalar dan nurani mereka yang berkecimpung di bidang komunikasi. Melalui tajuk rencana tersebut Suara Merdeka mengusik kembali kepekaan etis dari para pelaku industri media. Meski sejatinya tulisan tersebut juga mengusik kalangan akademisi, ulama,dan tokoh panutan masyarakat yang selama ini mengajarkan etika di ruang-ruang kelas, mimbar keagamaan atau ruang pertemuan social lainnya.

Media massa digerakkan oleh nurani rating, tiras, share dan besarnya kue iklan yang kemudian menepikan etika dalam pemberitaan. Kasus perseteruan antara Eyang Subur dan Adi bing Slamet, pembebasan Raffi Ahmad, dan meninggalnya Uje sekedar contoh bagaimaa mekanisme tersebut berjalan. Ruang-ruang televise di pagi, siang, sore dan malam hari dipenuhi oleh peristiwa-peristiwa tersebut. Lembaran-lembaran media cetak menyediakan kolom-kolom yang luas untuk membahasnya. Sementara media online menyediakan kanal dengan kecepatan dan interaktifitas tinggi untuk mengakomodasi masifikasi pemberitaan.

Atas nama mengejar rating, tiras, oplah dan pemasukan iklan media memberikan porsi yang sangat besar bagi peristiwa-peristiwa tersebut. Diciptakan sebuah magnitude peristiwa yang seolah-olah menggambarkan besarnya fenomena tersebut. Jika dinalar dengan logika sehat sebenarnya kasus-kasus tersebut tidaklah menguasai hajat hidup sesungguhnya dari masyarakat kita. Ruang-ruang media disesaki pemberitaan yang menumpulkan nalar dan kesehatan mental pemirsanya.
Kenaikan harga BBM, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengangguran, mestinya menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat kita,. Namun media berhasil menepikan persoalan-persoalan tersebut dengan menciptakan realitas baru yang dianggap lebih penting. Realitas yang muncul di media melebihi realitas sesungguhnya yang ada di masyarakat (hyperreality).

Media mengedepankan tujuan akhir dari sebuah proses pemberitaan. Ketika rating naik, tiras meningkat dan iklan melejit maka tujuan akhir dari kinerja media dianggap telah tercapai. Cara berfikir praktis dengan mengedepankan kepentingan ekonomi merasuki sebagian besar proses pemberitaan media.
Dalam pandangan etika teleologi, konsekuensi dari tindakan yang dilakukan menjadi perhitungan yang harus diutamakan. Etika teleologi memperhatikan hasil perbuatan. Teleology berasal dari kata Yunani telos [tujuan, akhir] dan logos [wacana atau doktrin]). Memiliki pemikiran yang sama dengan teori etika konsekuensi Baik-tidaknya perbuatan dianggap tergantung pada konsekuensinya. . Jika jurnalis mendapatkan kenikmatan dari aktivitas yang dilakukannya, maka ia telah melakukan hal yang benar

Dengan memberitakan sebuah fenomena yang dianggap menjadi kepentingan umum, maka tindakan media dianggap benar. Proses blow up pemberitaan seperti dalam kasus Eyang Subur dan Adi bing Slamet, pembebasan Raffi Ahmad, dan meninggalnya Uje dianggap sah karena mewakili kebutuhan pemirsa. Klaim ini yang dipegang awak media untuk membenarkan kinerja mereka. Memberitakan kasus-kasus tersebut berarti telah memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang artinya jurnalis telah melakukan tindakan yang benar.

Deontologi Jurnalisme

Libois (dalam Haryatmoko,2007) mengajukan tiga prinsip utama deontologi jurnalisme yaitu: pertama, hormat dan perlindungan atas hak warga negara akan informasi dan sarana-sarana yang perlu untuk mendapatkannya. Kedua, hormat dan perlindungan atas hak individual lain dari warga negara. Termasuk di dalamnya hak akan martabat dan kehormatan, hak keseahatan fisik dan mental, hak konsumen, dan hak jawab. Ketiga, ajakan untuk menjaga harmoni masyarakat. Di dalamnya termasuk larangan untuk melakukan provokasi atau dorongan yang akan membangkitkan kebencian atau ajakan pada pembangkangan sipil.

Mencermati ketiga prinsip yang diajukan Libois tersebut fenomena blow up pemberitaan setidaknya mencederai beberapa hal. Diantaranya, pertama, hilangnya hormat dan perlindungan terhadap hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar dan dibutuhkan. Media menutup ruang-ruang tersebut dengan menyajikan blow up pemberitaan pada kasus-kasus yang menguntungkan ekonomi mereka. Warga Negara disuguhkan remeh-remeh pemberitaan yang menutup kesempatan mereka mendapatkan informasi bermutu, sehat dan dibutuhkan. Tidak rasa hormat terhadap intelektualitas masayrakat dan perlindungan dari berita-berita yang tidak layak.

Kedua, mengabaikan kesehatan mental dari konsumen media. Kalau kita setiap hari disuguhi berita klenik, permusuhan, kesedihan, dan ketidakmanfaatan informasi lainnya maka mental kita juga akan terganggu. Sebagai konsumen, masyarakat tidak mendapatkan hak-hak mereka secara layak.
Ketiga, rusaknya harmoni di masyarakat akibat blow up pemberitaan. Sebuah konflik yang diberitakan secara massif dan terus-menerus oleh media akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Akan muncul kelompok yang berpihak pada salah satu diantara mereka yang berkonflik. Akibatnya harmoni kehidupan social akan terganggu oleh peristiwa yang sesungguhnya bukan urusan mereka.

Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga bisa jadi ada yang memihak Eyang Subur ada juga yang memihak Adi bing Slamet. Intensitas pemberitaan yang begitu kuat akan meningkatkan eskalasi konflik diantara anggota keluarga tersebut. Meski sesungguhnya perseteruan di layar media tersebut bukan persoalan rumah tangga mereka.

Dalam pemberitaan kasus-kasus yang lebih sensitive seperti konflik SARA, wilayah dan politik, maka akibat yang ditimbulkan akan lebih besar. Provokasi dari blow up pemberitaan akan memantik kebencian dan permusuhan di tengah masyarakat. Maka lahirlah konflik antar agama, antarkampung, antargolongan yang dipicu dari kebencian tersebut.
Jika blow up pemberitaan terkait dengan kegagalan kinerja pemerintahan maka potensi pembangkangan sipil bisa terwujud. Ketika kasus mafia pajak Gayus Tambunan di blow up besar-besaran di media, muncul sebuah sinisme public. Ada sebuah ungkapan yang mengindikasikan potensi menculnya pembangkangan sipil. Ungkapan “buat apa membayar pajak kalau kemudian cuma dikorupsi” sempat memancing beberapa ormas mengeluarkan sikap untuk mempertanyakan pentingnya membayar pajak.
Bahkan lebih ekstrim muncul wacana pembangkangan berupa keengganan membayar pajak.

Contoh-contoh tersebut menggambarkan bagaimana pentingnya pertimbangan etis dalam proses pemberitaan. Deontologi jurnalisme semestinya bukan sekedar kajian etika secara keilmuan tetapi bisa diterapkan dalam praktek bermedia. Di setiap level yang berpotensi untuk mengambil keputusan etis semestinya memahami prinsip-prinsip tersebut. Dari level jurnalis yang bekerja di lapangan sampai redaktur yang membuat kebijakan pemberitaan semestinya bisa merujuk pada kaidah etika tersebut. Ketika mereka dihadapkan pada situasi yang membutuhkan pertimbangan etis, ambillah sebuah prinsip yang mengedepankan deontologi jurnalisme.

 
Leave a comment

Posted by on May 15, 2013 in Just Talk Active

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Open Mind

Sabar dan Syukur sebagai bekal kehidupan

HaMaZza's Blog

Berbagi Inspirasi, Cerita & Pengalaman

belalang cerewet

semua dicatat agar awet

momtraveler's Blog

my love ... my life ....

software4ku

Bermacam - macam software dan program, Tips dan trik

Let's remind each other...

..yuk saling mengingatkan..

All Words

Motivation Comes From The Words and Yourself

~Harap dan Terus Berharap~

tak ada yang bisa sobat dapatkan disini selain setetes ilmu dan keinginan untuk merajut benang-benang ukhuwah

Umarat's Blog

"Biasakanlah Yang Benar, Jangan Benarkan Kebiasaan"

Postingan Dunia

Dunia Membutuhkan kita

%d bloggers like this: